Jakarta - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) diminta menahan diri untuk tidak saling menyerang lewat berbagai pernyataan sampai berakhirnya masa pemerintahan per 20 Oktober.

Ini diperlukan untuk menjaga stabilitas pemerintahan di tengah suhu politik yang memanas menjelang Pilpres 8 Juli mendatang.

"Mereka harus menahan diri. Seberapa pun kepentingan mereka, mereka harus mengutamakan kepentingan masyarakat di atas segalanya," ujar pengajar hukum tata negara Universitas Andalas, Saldi Isra saat dihubungi detikcom, Rabu (6/5/2009).

Seperti diberitakan, di hadapan sejumlah kader partainya di Makassar, Sulsel, JK menyatakan secara blak-blakan bahwa Partai Golkar kerap menjadi bumper bagi kebijakan pemerintah yang tidak populis. JK pun menilai dirinya sebagai orang yang paling berani menghadapi kritikan publik atas kebijakan tersebut.

'Serangan' JK itu dibalas oleh Jubir Kepresidenan yang juga Ketua DPP Partai Demokrat (PD) Andi Mallarangeng. Ia mengatakan, posisi JK sebagai wapres didapat bukan karena Partai Golkar, melainkan PD. Sebab Golkar tidak mendukung JK pada Pilpres 2004. Dukungan Golkar saat itu untuk capres Wiranto.

Menurut Saldi, terbelahnya eksekutif memang hal yang tidak bisa dihindari seiring dengan kontestasi parpol di Pileg dan Pilpres. Namun keterbelahan tersebut tidak harus berujung pada saling serang.

"Divided executive memang tidak bisa terhindarkan menjelang pemilu. Namun, jika saling serang, semuanya (pemerintah) yang rugi. Seperti memercik air didulang," jelasnya.

Saldi mengimbau, sebaiknya persaingan SBY-JK dilakukan secara positif lewat debat capres yang diagendakan dalam tahapan Pilpres. Setiap capres, kata Saldi, bisa menyatakan dirinya lebih baik tanpa harus menyerang yang lain.

"Boleh menghidupkan lampu, tapi tidak boleh mematikan lampu orang lain," pungkasnya berumpama.( lrn / Rez )
http://pemilu.detiknews.com/
Daftarkan diri Anda

Domain free Anda