BANDA ACEH - Calon presiden/wakil presiden SBY-Boediono menggantungkan harapan besar kepada masyarakat Aceh dalam pemilu presiden 8 Juli mendatang. Provinsi Aceh diharapkan menjadi tuan rumah bagi kemenangan pasangan capres/wapres yang diusung 24 partai koalisi itu. “Aceh adalah wilayah penting. Bagi kami tidak ada satu pun daerah yang tidak penting,” kata Ketua Tim Kampanye Nasional SBY-Boediono, Anas Urbaningrum, kepada pers usai acara deklarasi Tim Kampanye Daerah (Timkamda) SBY-Boediono di Taman Sari Banda Aceh, Kamis (18/6) sore.

Acara deklarasi itu juga dihadiri Ketua Majelis Tinggi Partai SIRA Muhammad Nazar yang juga Wakil Gubernur Aceh serta sejumlah pimpinan parpol di Aceh yang berkoalisi mendukung SBY-Boediono. Anas menyebutkan, SBY bersama para pembantunya, termasuk Wapres Jusuf Kalla (JK), telah berperan penting bagi lahirnya perdamaian Aceh pada tahun 2005. Spirit perdamaian ini diharapkan dapat terus berlanjut untuk sebuah masa depan Aceh lebih baik.

“Sejarah masa lalu mari kita kuburkan. Sejarah perdamaian yang ada sekarang kita tingkatkan. Jangan berhenti hanya di sini, sebab ini menjadi modal bagi masa depan Aceh mendatang,” kata Anas. Mantan Ketua Umum PB HMI itu menyebutkan, lahirnya perdamaian di Aceh bukan atas karena usaha seseorang. Damai di Aceh lahir karena usaha kolektif semua pihak.

“Jadi, tidak ada aktor tunggal perdamaian Aceh. Perdamaian Aceh bukan sesuatu yang jatuh dari langit. Tapi lewat perjuangan panjang dan korban jiwa, juga melalui usaha banyak aktor yang berperan,” kata Anas. Pernyataan ini terkesan menanggapi klaim calon presiden RI Jusuf Kalla dalam kampanyenya di Aceh pekan lalu yang menyebutkan bahwa dirinyalah yang paling berperan dalam proses perdamaian Aceh. Anas menyebutkan, proses damai di Aceh merupakan buah dari kerja kolektif pemerintah. Termasuk di dalammnya para mantan juru runding GAM, TNI, dan juga Jusuf Kalla yang saat itu ditugaskan Presiden SBY sebagai orang yang paling aktif mengupayakan perdamaian Aceh, serta mantan presiden Finlandia Martti Ahtisaari, sebagai mediator perdamaian dari Crisis Management Initiative (CMI).

Maka, kata Anas, sangat ironis kalau ada klaim sepihak terkait siapa yang paling berperan dalam perdamaian Aceh. “Dan tentu kita akan kualat kalau tidak menyebutkan rakyat Aceh sebagai faktor penting dari perdamaian Aceh. Dan juga tidak boleh kita lupakan, perdamaian juga lahir karena kehendak dari Allah swt dengan adanya musibah tsunami sebagai tamsil Tuhan untuk menyapu darah dan sejarah Aceh yang penuh konflik menuju sebuah masa depan perdamaian,” papar Ketua DPP Partai Demokrat itu.

Menunrt Anas, modal damai yang sudah tercipta harus menjadi spirit bagi masa depan Aceh yang lebih baik. Dia sebutkan, mengapa alasan SBY memilih Boediono sebagai capres, karena SBY inngin menjadikan kepemimpinannya sebagai pasangan pekerja, bukan pasangan politik. “Kalau SBY dan Boediono terpilih, kita akan menjadi saksi bahwa akan ada masa depan Indonesia yang lebih baik, demokratis, dan sejahtera,” ujar Anas.

Dia menyakini dengan dukungan 24 partai koalisi dengan modal 56% kursi di DPR dan 58% suara sah pada pemilu legislatif, maka hal itu merupakan modal besar bagi SBY-Boediono untuk melaju ke tampuk pimpinan negeri ini. “Kalau dukungan ini tetap terjaga, maka ini akan menjadi fondasi dukungan yang kokoh,” katanya.

Siap menangkan
Sebelumnya, Ketua Majelis Tinggi Partai SIRA, Muhammad Nazar, yang sedang mengambil cuti sebagai pejabat negara dari Mendagri menyebutkan bahwa sosok SBY dinilai sudah tidak asing lagi bagi masyarakat Aceh. Dalam diri SBY, kata dia, terdapat kearifan yang sudah terbukti dengan lahirnya perdamaian Aceh di bawah kepemimpinannya sebagai presiden.

Dia sebutkan SBY telah aktif dalam merintis perdamaian Aceh sejak menjadi Menkopolkam dan lebih intens menjajaki lahirnya MoU Helsinki ketika menjabat sebagai Presiden yang Wapresnya adalah Jusuf Kalla. Menurut Nazar, apa yang sudah dilakukan pemerintah di bawah kepemimpinan SBY saat ini harus dilanjutkan. Di bawah kepemimpinan SBY, Nazar menilai, perdamaian Aceh akan terjamin.

Ia juga menyebut beberapa alasan lain yang terkait kepimpinan SBY yang dinilai layak untuk memimpin kembali Indonesia. Antara lain, selama pemerintahan SBY tingkat pertumbuhan ekonomi berkembang lebih baik. SBY menargetkan pertumbuhan sektor ekonomi mencapai 7-8 persen. Target ini, menurut Nazar, sangat realitis. Selama kepemimpinan SBY, katanya, sektor perbankan syariah juga meningkat, ditandai dengan berdirinya bank-bank berbasis syariah. Tak terkecuali di Aceh. “Ini tidak akan terjadi jika tidak ada kebijakan pemerintah,” kata Nazar.

Dalam hal stabilitas politik dan keamanan, ulasnya, selama pemerintahan SBY juga dirasa kian terkendali. Bahkan, aksi teror dan pelanggaran HAM jauh lebih kecil dibandingkan pemerintah sebelumnya. Hal yang juga lebih penting, kata Nazar, SBY memilki tekad besar mewujudkan pemerintahan yang bersih. “Oleh karena itu, SBY layak untuk memimpin sekali lagi. Terlebih berpasangan dengan Boediono yang juga seorang pekerja ulet. Jadi, ini adalah pasangan ideal,” ulasnya.

Hal yang kurang lebih sama juga diungkapkan Ketua DPW PAN Aceh, Azwar Abubakar. Menurutnya, PAN memutuskan berkoalisi dengan Partai Demokrat karena dilandasai beberapa pertimbangan. Salah satunya adalah terkait dengan sosok dan integritas kepemimpinan SBY. “Banyak militer, tapi tidak banyak yang seperti Pak SBY. Pak SBY adalah militer yang bijak dan menghormati HAM. Ini sudah ditunjukkannya saat menyelesaikan konflik Aceh,” tukas Azwar. (sar)

Akses m.serambinews.com dimana saja melalui browser ponsel Anda.

Klik Duit Untuk Anda

Domain free Anda