BANDA ACEH - Sebanyak 40 pejabat di lingkungan Pemerintah Aceh, sejak Rabu (1/7) mengikuti Diklat Kepemimpinan Tingkat III (Dikpim III) di Aula Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Aceh. Kegiatan yang dihadiri para widyaswara di lingkungan BKPP Aceh itu dibuka Sekda Aceh, Husni Bahri TOB.

Informasi tentang pelatihan itu disampaikan Kabag Humas Pemerintah Aceh, Nurdin F Joes, melalui siaran pers yang diterima Serambi, tadi malam. Sekda pada kesempatan itu mengharapkan belajar di Dikpim III harus dimanfaatkan secara maksimal oleh para pejabat guna meningkatkan kompetensi sumberdaya aparatur dalam menjalankan tugasnya.

Sesuai visi Pemerintah Aceh yang menginginkan terwujudnya perubahan fundamental di Aceh dalam segala sektor kehidupan masyarakat, sebut Sekda, mau tak mau reformasi di segala sektor kehidupan masyarakat menjadi suatu keniscayaan. Selain itu, katanya, unsur birokrasi juga harus mereformasi diri dalam rangka memberikan pelayanan prima kepada masyarakat.

Reformasi birokrasi aparatur, kata Sekda sebagaimana dikutip F Joes merupakan rangkaian pembaruan secara konsepsional, sistematis dan berkelanjutan dengan melakukan berbagai upaya penataan, peninjauan, penertiban, perbaikan, penyempurnaan dan pembaruan sistem kebijakan dan peraturan perundang-undangan bidang aparatur negara, termasuk perbaikan akhlak moral.

Reformasi birokrasi saat ini, menurutnya, dititikberatkan pada dua permasalahan yang mendasar, yaitu penataan kelembagaan pemerintah dan rasionalisasi PNS. Penataan kelembagaan kata Sekda diarahkan untuk mewujudkan organisasi pemerintahan yang efisien dan efektif serta peningkatan kapasitas SDM aparatur. Sementara rasionalisasi PNS bukan semata-mata dimaksudkan untuk pengurangan pegawai, tapi ditekankan agar pengadaan pegawai disesuaikan dengan kualitas, komposisi, distribusi dan kompetensi yang dibutuhkan secara ideal demi kepentingan efesiensi dan efektivitas kerja organisasi pemerintah.

Sementara T Armansyah, panitia pelaksana, sebagaimana dikutip F Joes, mengatakan, Dikpim itu berlangsung selama 360 jam pelajaran (JP) dan berakhir Minggu (19/8) mendatang. Sementara orservasi lapangan (OL) bagi peserta diklat ini direncanakan dilaksanakan di di jajaran Pemerintah Provinsi Jawa Timur.(jal)

Akses m.serambinews.com dimana saja melalui browser ponsel Anda


Klik Duit Untuk Anda

Domain free Anda