JAKARTA - Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPA) menganugerahkan penghargaan kepada Pemerintah Kota Sabang dan Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara yang memberikan fasilitas akte kalahiran gratis kepada masyarakat di dua daerah tersebut..

Penghargaan diserahkan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Meneg PPA) Linda Amalia Sari SIP, kepada Wakil Walikota Sabang Islamuddin ST dan Bupati Aceh Tenggara Ir Hasanuddin B di Jakarta, Sabtu (23/7).

Kota Sabang dan Aceh Tenggara adalah dua daerah di Aceh yang secara konsisten memberikan fasilitas akte kelahiran gratis kepada tiap anak berusia 0-19 tahun, yang dikukuhkan dalam bentuk qanun atau peraturan daerah. Penghargaan serupa juga diberikan kepada 30 kabupaten dan dua kota lainnya di Indonesia.

“Kami menerapkan kebijakan bebas bea bagi akte kelahiran sebagai bentuk layanan pemerintah kepada warganya Akte kelahiran adalah hak tiap anak dan pemerintah berkewajiban menyediakannya,” kata Islamuddin seusai menerima penghargaan. Pemerintah Kota Sabang menerapan kebijakan pemberian layanan gratis akte kelahiran sejak tiga tahun silam.

Kebijakan serupa juga diterapkan Pemerintah kabupaten Aceh Tenggara. Fasilitas tersebut diberikan sejak 2009. Bupati Hasanuddin mengatakan, banyak orang tidak menyadari arti penting sebuah akte kelahiran. “Padahal akte kelahiran adalah dokumen mengikat bagi seorang anak dan sangat dibutuhkan setelah anak dewasa. Itulah sebabnya kami memberi perhatian besar soal akte ini,” kata Hasanuddin.

Menteri Linda Amalia Sari menyatakan penghargaan yang diberikan kepada kabupaten dan kota yang memiliki kebijakan pemberian akte kelahiran gratis adalah bentuk dari apresiasi kepada kabupaten/kota dalam memenuhi hak sipil anak di wilayahnya. Sampai saat ini di Indonesia tercatat sudah 264 kabupaten/kota yang menyediakan fasilitas akte kelahiran gratis.

Menteri Linda menambahkan, pemberian penghargaan itu kiranya menjadi pendorong menuntaskan cakupan pemenuhan hak identitas anak di seluruh Indonesia. “Pemberian akta kelahiran bukan hanya kepada balita tapi juga kepada anak berusia 0-19 tahun,” tambah Menteri.

Linda mengatakan masih banyak anak-anak terutama yang berada di wilayah perbatasan yang belum memiliki akta kelahiran. “Ini menjadi perhatian kita semua,” katanya.(fik)
Sumber : serambinews.com
Klik Duit Untuk Anda

Domain free Anda

BANDA ACEH - Anggota DPRK Banda Aceh, Mardali SE menyerahkan bantuan masing-masing 10 lusin piring dan satu mesin potong rumput, untuk 10 desa. Tiga desa di Kecamatan Kutaraja dan tujuh desa di Kecamatan Meuraxa.

Penyerahan bantuan yang bersumber dari APBK Banda Aceh 2011 itu, berlangsung di Kantor Keuchik Lampaseh Kota, Kecamatan Kutaraja, Jumat (22/7).

“Bantuan piring untuk kegiatan ibu-ibu, dan mesin potong rumput bisa dipakai untuk bersih-bersih gampong waktu gotong royong,” kata Mardali dalam rilis kepada Serambi.(rel/sal)


desa penerima bantuan
- Keudah
- Merduati
- Lampaseh Kota
- Lampaseh Aceh
- Alue Dayah Teungoh
- Dayah Baroe
- Punge Juroeng
- Punge Ujung
- Blang Oi
- Gampong Pie




Klik Duit Untuk Anda

Domain free Anda

Banda Aceh | Harian Aceh – Muhammad Nazar mulai disebut-sebut sebagai calon kuat Gubernur Aceh periode 2011-2016. Tingkat keterpilihan Nazar dari Aceh-2 menjadi Aceh-1 sangat tinggi.
Berdasarkan hasil survei Lembaga Peneliti Nusantara (LPN) tentang prilaku pemilih menjelang Pemilukada 2011, nama Wakil Gubernur Aceh Muhammad Nazar memperoleh persentase tertinggi. Hasil tersebut dibeberkan LPM dalam jumpa pers di Hotel Hermes Palace, Kamis (27/1).

Penasehat LPN Donni Edwin didampingi Koordinator LPM Dedi Nur menyebutkan, dari hasil survei yang dilakukan sejak November hingga Desember 2010 lalu itu, Muhammad Nazar memperoleh 38,84 persen dari total 345 pemberi informasi/responden.

Selain Nazar, ada 10 nama lainnya yang disurvei. Masing-masing, Irwandi Yusuf memperoleh 12,48 persen, Sulaiman Abda (7,25 persen), M Nasir Djamil (7,25 persen), Malek Mahmud 6,96 persen, Darni Daud (5,51 persen), Ahmad Humam Hamid (4,35 persen), Mawardy Nurdin (3,77 persen), Aminullah Usman (2,61 persen), Zaini Abdullah (2,32 persen), dan Farid Wajidi (2,03 persen).

Selanjutnya ada empat nama yang dimunculkan responden. Mereka adalah Tarmizi Karim (0,58 persen), Gazali Abbas (0,58 persen), Muzakkir Manaf (0,29 persen), dan Surya Paloh (0,29 persen). “Dah juga yang tidak memilih 4,93 persen. “Nama yang didominasi LPN hanya 11, sematara empat nama terakhir dimunculkan sendiri oleh informan,” kata Donni Edwin.

Menurut Donni, hasil survei itu terpaksa dimunculkan dan diumumkan ke publik. Sesuai dengan pengakuan tokoh-tokoh masyarakat yang disurvei, sebut Donni, kultur pemilu di Aceh dan para pemilih pada 2011 akan berbeda dari Pemilu legislatif lalu. “Pemilu 2011 akan berlangsung lebih rasional dan demokratis dibandingkan pemilu legislatif 2009 lalu. Bisa saja masyarakat akan melawan intimidasi dalam Pemilukada 2011 karena tidak mau melihat demokrasi di Aceh hilang kualitas dan memperlambat pembangunan karena ketidakmampuan para pemimpin yang salah pilih,” sebutnya.

Selama ini, jelasnya, masyarakat merasakan sosok yang dipilih pada Pilkada 2006 dan pemilu legislatif ternyata tidak mampu sama sekali ketika memimpin.

Dari hasil survei yang dilakukan pihaknya, terlihat bahwa masyarakat tidak lagi melihat kandidat atas nama partai, institusi dan kendaraan politik, melainkan lebih melihat syarat-syarat lain dari kepemimpinan terutama kemampuan, komunikasi politik, pemberani, amanah, penerobos, pelobi, agama/akhlak dan berpengalaman.

Sementara Dedi Nur menjelakan, survei tersebut dilakukan di 23 kabupaten/kota di Aceh dengan memilih 6 kategori tokoh dalam masyarakat yang diwawancara, yakni ulama, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh pemerintahan, serta tokoh pemuda dan mahasiswa. “Sebanyak 15 informan untuk setiap kabupaten/kota yang masing-masing diajukan 10 pertanyaan,” katanya.

Dedi Nur mengatakan survei itu tidak sepenuhnya mewakili seluruh masyarakat. “LPM melakukan survei hanya untuk mengakomodir sejumlah calon yang mulai hangat dibicarakan masyarakat,” katanya.

Dedi menjelaskan, Muhammad Nazar banyak mendapat dukungan di tujuh daerah, yaitu Pidie, Pidie Jaya, Bireuen, Bener Meriah, Aceh Timur, Langsa, dan Aceh Selatan.

Para responden juga ditanyai pandangan mereka terhadap pemberdayaan ekonomi Aceh, termasuk juga kritikan terhadap pemerintah. “Untuk tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintahan saat ini, ada sekitar 54,49 persen masyarakat memberi penilaian tidak puas, 39,13 persen puas, dan 6,38 persen tidak tahu,” katanya.

Terkait ketidakpuasan itu, jelas dia, banyak informan mengatakan pemberdayaan ekonomi tidak langsung tersentuh masyarakat lapisan bawah yang berada di desa-desa.(dad/bay)
Klik Duit Untuk Anda

Domain free Anda